Perjanjian Salafi Wahabi dan Kerajaan Saudi

Setelah Muhammad ibnu Abdul Wahab diusir dari Najd (tanah kelahirannya) padad 1158 H karena dakwahnya yang dianggap sesat dan onar, dia meminta bantuan emir Dir’iyah (perkampungan kecil dekat Riyadh) Muhammad ibnu Saud, untuk melindungi dirinya.

Atas permintaannya itu, Muhammad ibnu Saud menerima Muhammad ibnu Abdul Wahab dan memberinya perlindungan dari musuh-musuhnya. Ibnu Saud menyambutnya dan mengatakan, “Oasis ini adalah milikmu, jangan takut pada musuh-musuhmu. Demi Allah, walaupun seluruh Najd berkumpul untuk mengusirmu, kami tidak akan setuju.”

Muhammad ibnu Abdul Wahab membalas, “Kamu adalah penguasa di pemukiman ini dan orang yang bijaksana. Saya minta engkau bersumpah bahwa engkau akan melaksanakan jihad terhadap orang-orang kafir (lihat, umat Islam saat itu dianggap kafir –pen), sebagaimana gantinya, engkau akan menjadi imam, pemimpin masyarakat muslim, dan aku akan menjadi pemimpin di bidang agama.” (Madawi Ar-Rasheed, 2002: 17)

Mereka berdua menemui banyak kecocokan, untuk kemudian bersekongkol memperjuangkan kepentingannya masing-masing di balik tameng agama. Mereka bersumpah setia dan bersepakat untuk berbagi tugas: Ibnu Saud mengurusi bidang kekuasaan, sementara Muhammad ibnu Abdul Wahab mengurusi bidang agama. Ada tiga syarat yang mereka sepakati bersama (Ibnu Bisyr, ‘Unwan al-Majd’ 1: 15) yaitu:

Pertama: Muhammad ibnu Abdul Wahab tidak menghalangi Ibnu Saud dalam hal pengambilan harta (seperti cukai, pajak, dan retribusi yang lain) dari penduduk Dir’iyah dan penduduk lain yang tunduk kepada kekuasaan Ibnu Saud. Adapun penduduk yang tidak taat, maka harus diperangi atas nama agama alias jihad, dan harta rampasannya dinamakan ghanimah (untuk mengelabui pengikutnya dan umat Islam).

Riwayat shahih dari Ibnu Bisyr –sejarawan yang jujur menurut mereka- menegaskan bahwa, sang Syaikh (Ibnu Abdul Wahab) menyetujui persyaratan ini, yang dikuatkan dengan ucapan Syaikh tersebut, “Raja’an an yakhlif allahu min al-ghanimah (aku berharap semoga Allah menjadikanya termasuk bagian dari harta ghanimah),” Demikian penuturan dari Ibnu Bisyr.

Kedua: imarah –yakni kerajaan dan kekuasaan- hanya dipegang oleh keluarga Muhammad ibnu Saud dan keturunannya. Sedangkan keluarga Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahab dan keturunannya, cukup menangani urusan keagamaan. Dengan kata lain, ada pembagian tugas diantara mereka berdua. Negara dan kekuasaan dipegang oleh keluarga Ibnu Saud dan keturunannya secara turun-temurun dengan sistem kerajaan. Adapun pihak Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahab beserta anak-cucunya mendapat bagian mengurusi bidang keagamaan.

Ketiga: pihak Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahab memiliki kewajiban untuk selalu berada di pihak keluarga Ibnu Saud, konsisten dan selalu mendukung kebijakannya, tidak boleh meninggalkannya atau berpaling kepada yang lain.

Setelah kesepakatan tersebut, Masing-masing kelompok suku di Najd yang bergabung dengan sekte Wahabi tidak hanya berjihad menyebarkan faham Wahabiyah. Untuk memperbesar dukungan dan melunakkan hati mereka, maka melalui penyerangan-penyerangan –yang mereka klaim sebagai jihad- mereka juga memperoleh pendapatan dan rampasan perang dari penaklukan, penjarahan, dan pembunuhan yang mereka lakukan. Sebanyak seperlima dari perolehan tersebut diberikan kepada emir dan sisanya dibagi oleh suku-suku yang ikut berjihad. Kaum ulama mendapatkan zakat sebagaimana biasa. Jadi, semua mendapat bagian. (charles Allen, God’s Terrorists: 55)

LINK TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s